Akuntabilitas Penanganan Covid-19

Akuntabilitas dalam penanganan covid-19 menjadi penting diperhatikan oleh pemerintah dan semua pihak. Meskipun penanganan covid-19 merupakan bagian dari penanganan darurat, namun aspek-aspek tata kelola harus tetap menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan efektivitas keberhasilan di satu sisi dan mengurangi dampak negatif di sisi lain.



Oleh: Aldi M. Alizar dan Yusdi Usman



Barisannews.com - Awalnya, covid-19 merupakan isu kesehatan di Wuhan, China. Kemudian ia berkembang menjadi isu sosial, ekonomi dan politik. Wabah covid-19 lalu menjadi isu global karena menerpa lebih dari 204 negara. Setiap negara mempunyai tingkat keterpaparan wabah ini yang berbeda-beda, sehingga melahirkan cara dalam merespon dan menangani wabah covid-19 ini dengan cara yang berbeda pula.

Di sejumlah negara, pendekatan yang digunakan dalam merespon dan menangani wabah covid-19 adalah lockdown, mengunci interaksi sosial warga secara ketat sehingga dapat menghambat penyebaran dan penularan covid-19 di dalam wilayah lockdown sendiri dan ke wilayah-wilayah lainnya. Lockdown merupakan pendekatan state driven social distanding yang sangat efektif di sejumlah negara, termasuk di Wuhan, China. Amerika, Prancis, Italia, dan sejumlah negara lain juga memilih pendekatan ini.

Indonesia, pemerintah membuat kebijakan social distancing yang diberi nama PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). PSBB ini dibuat berbasis pada PP No. 21/2020 yang ditandatangani Presiden Jokowi tanggal 31 Maret 2020. PSBB ini merupakan pendekatan yang ada dalam UU No. 6/2018 tentang Karantina Kesehatan. Secara teknis, PSBB ini diatur dalam Permenkes No. 9/2020 dan Permenhub No. 18/2020.

Dalam penerapannya, setiap daerah bisa membuat peraturan gubernur yang mengatur pelaksanaan teknis di tingkat daerah. Pemerintah Propinsi (Pemprop) DKI Jakarta misalnya, setelah mendapat persetujuan pemerintah pusat, mengeluarkan Pergub No. 33/2020 tentang PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Propinsi DKI Jakarta. Sementara Pemprop Jawa Barat mengeluarkan Pergub No. 27/2020 tentang Pedoman PSBB dalam Penanganan Covid-19 di lima kabupaten/kota dalam Provinsi Jawa Barat.

Bagaimanapun, setelah proses panjang dalam menentukan pilihan kebijakan dalam penanganan covid-19 sejak awal Maret 2020, sebulan kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB ini. Meskipun terkesan agak terlambat, kebijakan ini menjadi payung hukum yang mengikat semua orang dalam wilayah penerapan PSBB. Namun demikian, PSBB cenderung lebih longgar dibandingkan dengan pendekatan lockdown yang dilakukan oleh sejumlah negara. Kelonggaran ini mempunyai konsekuensi pada tanggung jawab pemerintah yang lebih ringan terhadap dukungan anggaran dalam penanganan covid 19.

Namun demikian, apapun pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam penanganan covid-19 di Indonesia, semua pihak berharap bahwa pendekatan ini juga harus memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik di satu sisi (khususnya aspek akuntabilitas) dan adanya partisipasi publik yang berkualitas dan otentik di sisi lain. Kedua hal ini menjadi penting untuk memastikan efektifitas dalam penerapan kebijakan PSBB di tingkat lapangan, sehingga dapat mencegah penyebaran dan penularan covid-19 ke wilayah yang lebih luas.

Perlunya Akuntabilitas Covid19
Akuntabilitas dalam penanganan covid-19 menjadi penting diperhatikan oleh pemerintah dan semua pihak. Meskipun penanganan covid-19 merupakan bagian dari penanganan darurat, namun aspek-aspek tata kelola harus tetap menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan efektivitas keberhasilan di satu sisi dan mengurangi dampak negatif di sisi lain. Semakin akuntable proses penanganan covid-19, akan semakin baik bagi pemerintah dan semua pihak.

Akuntabilitas merupakan bagian dari konsep tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia tentunya. Bank Dunia membuat enam indikator dari good governance, yakni (a) voice and accountability; (b) political stability and absence of violence; (c) government effectiveness; (d) regulatory quality; (e) rule of law; and (f) control of corruption (Kaufmann et al., 2003).

Terlihat bahwa akuntabilitas merupakan salah satu indikator penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Bank Dunia menggunakan istilah voice and accountability, yang dapat diterjemahkan sebagai suara publik atau partisipasi publik dan akuntabilitas. Dengan demikian, akuntabilitas dan partisipasi publik mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Akuntabilitas, salah satunya, membutuhkan adanya partisipasi publik pada spektrum yang kuat untuk melahirkan kebijakan publik yang lebih bagus.

Salah satu terjemahan dari akuntabilitas adalah sebagai berikut (Khotami, 2017): Accountability is a form of liability that refers to whoand for what and what is accountable, which is understood as theobligation of the holder of the trust to provide accountability, presenting and reporting all activities that are his responsibility tothe party who provides the trust has the authority to hold suchaccountability.”

Mengacu pada terjemahan di atas, maka akuntabilitas merupakan bentuk dari pertanggungjawaban kepada siapa dan untuk apa dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini merupakan kewajiban pemegang kepercayaan (pemerintah) untuk memberi pertanggungjawaban kepada pihak yang memberi kepercayaan (rakyat). Dengan kata lain, akuntabilitas berkaitan dengan kinerja pemerintah yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dalam penanganan covid-19, pemerintah perlu memastikan akuntabilitas semua proses kepada rakyat sebagai pemberi mandate kepercayaan. Sejumlah ruang akuntabilitas yang perlu dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut:

Pertama, akuntabilitas kebijakan covid-19. Seperti sudah diulas di awal tulisan ini, pemerintah pada akhir Maret 2020 mengeluarkan kebijakan PSBB dalam menangani covid-19 di Indonesia. Tentu saja kebijakan PSBB ini mempunyai dampak kepada masyarakat dan penyebaran covid-19 di masyarakat. Sebagian kalangan menganggap PSBB ini masih belum memadai karena, meskipun sosial distancing diterapkan, namun mobilitas vertikal di dalam wilayah dan antar wilayah masih dibolehkan. Sebagian ahli menganggap pendekatan PSBB ini masih mempunyai celah yang membuat penyebaran covid-19 bisa terus berlangsung kepada masyarakat yang lebih luas.

Dengan demikian, apakah kebijakan PSBB ini cenderung akuntable (bisa dipertanggungjawabkan) kepada rakyat? Hal ini tergantung pada sejauh mana pendekatan ini akan efektif dalam penanganan covid-19 di Indonesia. Jika dalam perjalannnya, ternyata, PSBB tidak efektif dan membuat penyebaran covid-19 bertambah besar, tentu saja publik perlu meminta pertanggungjawaban pemerintah, termasuk membuat kebijakan baru yang lebih efektif dan akuntabel.

Akuntabilitas kebijakan covid-19 ini tidak hanya dilihat di tingkat nasional, namun juga bagaimana pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Sampai tulisan ini dibuat, baru dua provinsi yang menerapkan PSBB, yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat (khususnya lima kabupaten/kota: Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi). Pelaksanaan kebijakan covid-19 di tingkat daerah akan lebih terlihat oleh masyarakat di tingkat lapangan.

Kedua, akuntabilitas anggaran covid-19. Akuntabilitas anggaran berkaitan dengan alokasi anggaran dan peruntukannya. Pemerintah pusat, misalnya, sesuai dengan PP No. 21/2020 mengalokasikan anggaran sebesar 405,1 Triliun rupiah untuk penanganan covid-19 di tingkat nasional. Sementara di tingkat daerah, masing-masing daerah mengalokasikan anggaran yang berbeda-beda tergantung pada kemampuan daerah dan tingkat keterpaparan covid-19 di wilayah tersebut. Yang paling penting dari akuntabilitas anggaran ini adalah bagaimana mencegah terjadinya penyelewengan dan korupsi dalam penggunaan angaran covid19 yang begitu besar.

Ketiga, akuntabilitas data dan informasi covid-19. Data covid-19 memang menjadi sesuatu yang sangat sensitif di masyarakat. Sampai tanggal 12 April 2020, Pemerintah Indonesia mengeluarkan data positif covid-19 di Indonesia sebanyak 4.241 kasus, meninggal sebanyak 373 orang, dan sembuh sebanyak 359 orang. Data yang dikeluarkan pemerintah tersebut, tentu saja, menjadi data resmi yang menjadi acuan semua pihak.

Namun demikian, sebagian kalangan meragukan keberanaran data yang dikeluarkan pemerintah. Beberapa hari lalu, sejumlah peneliti dari gabungan sejumlah universitas, yakni ITB, Unpad, UGM, Essex and Khalifa University, University of Southern Denmark, Oxford University, ITS, Universitas Brawijaya, dan Universitas Nusa Cendana, membuat permodelan dan memperkirakan data positif covid-19 di DKI Jakarta sebanyak 32.000 kasus positif. Banyak pihak lain juga mengeluarkan data yang berbeda-beda.

Karena itu, sangat penting bagi pemerintah sendiri untuk mengeluarkan data seakurat mungkin, sehingga akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) kepada masyarakat secara baik. Jika akuntabilitas data ini rendah, maka kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga akan menurun dalam penanganan covid-19 ini.

Keempat, akuntabilitas dalam penegakan hukum covid-19. Penegakan hukum covid-19 berkaitan dengan upaya pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan aturan-aturan yang ada dalam UU No. 6/2018, PP No. 21/2020, Permenkes No. 9/2020, dan Permenhub No. 18/2020. Demikian juga aturan pemerintah daerah, yakni Pergub DKI Jakarta No. 33/2020 dan Pergub Jawa Barat No. 27/2020.Dalam hal ini, keterlibatan aparat yang berwenang dalam penegakan hukum terhadap semua aturan yang ada dalam kebijakan tersebut menjadi sangat penting.

Pemerintah perlu memastikan bahwa semua aturan dalam kebijakan covid-19 ini dijalankan dengan baik. Demikian juga kalau ada pelanggaran, tidak boleh dibiarkan, karena akan berdampak buruk pada penyebaran dan penularan covid-19 ke wilayah yang lebih luas. Jika penegakan hukum covid-19 tidak berjalan dengan baik, maka akuntabilitas penegakan hukum covid-19 akan cenderung rendah, dan masyarakat bisa melakukan gugatan dalam bentuk class action.

Akuntabilitas Covid19 Berbasis Partisipasi Publik
Seperti sudah disebutkan di atas, bahwa Bank Dunia menggunakan istilah voice and accountability sebagai salah satu indikator good governance, yang dapat diterjemahkan sebagai suara publik atau partisipasi publik dan akuntabilitas. Dengan demikian, akuntabilitas hanya akan bisa dilaksanakan jika dan hanya jika partisipasi publik berjalan dengan baik.

Dalam konteks penanganan covid-19, ada dua jenis partisipasi publik yang bisa dilaksanakan pemerintah, yakni partisipasi publik aktif dan partisipasi publik pasif. Partisipasi publik aktif berkaitan dengan keterlibatan publik dalam mempengaruhi proses perumusan kebijakan publik, sehingga dihasilkan kebijakan publik yang lebih baik sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sementara partisipasi publik pasif merupakan partisipasi dimana masyarakat terlibat dalam pelaksanaan sebuah kebijakan yang sudah diputuskan oleh pemerintah.

IAP2 (International Association for Public Participation) mempunyai spektrum partisipasi publik yang digunakan secara global di banyak negara. IAP2 merumuskan lima tingkat partisipasi publik, yakni yang paling rendah adalah inform (menginformasikan kepada masyarakat), meningkat menjadi consult (konsultasi dengan masyarakat), lalu involve (melibatkan masyarakat), kemudian collaborate (berkolaborasi bersama masyarakat), dan yang paling tinggi adalah empower (memberdayakan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik).

Dalam penanganan covid-19, kelima spektrum partisipasi publik ini bisa digunakan secara terpisah untuk memastikan masyarakat terlibat, baik dalam partisipasi publik aktif (perumusan kebijakan) maupun dalam partisipasi publik pasif (pelaksanaan kebijakan).

Yang penting diperhatikan adalah bahwa partisipasi publik ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari akuntabilitas dalam penanganan covid-19. Semakin tinggi partisipasi publik, baik aktif maupun pasif, diharapkan semakin akuntabel penanganan covid-19 oleh pemerintah di semua aspek, baik akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas anggaran, akuntabilitas data/informasi, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum covid-19.

Di sisi lain, partisipasi publik ini juga berkaitan erat dengan adanya kritik-kritik dari masyarakat. Kritik kepada pemerintah dengan cara yang baik tentunya, apalagi kritik berbasis data ilmiah, adalah salah satu bentuk partisipasi publik. Masyarakat, terutama masyarakat ilmiah, bahkan diharapkan jangan diam dan harus aktif memberi masukan kepada pemerintah, dalam rangka menghindari terjadinya government falure, yakni kegagalan pemerintah dalam menjalankan sebuah kebijakan.

Kegagalan pemerintah dalam menjalankan sebuah kebijakan disebabkan oleh banyak kondisi, termasuk rendahnya partisipasi publik dalam memberi masukan terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Karena itu, akuntabilitas berbasis partisipasi publik ini menjadi sangat penting untuk diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat, untuk memastikan bahwa penanganan covid-19 berjalan bagus dan efektif di semua tingkatan. Dalam jangka waktu yang lebih lama, akuntabilitas berbasis partisipasi publik ini akan dapat membantu mengurangi penyebaran dan penularan covid-19, sehingga kecenderungan covid-19 akan semakin menurun. Semoga!


Aldi M. Alizar adalah Chair IAP2 Indonesia dan Board IAP2 Internasional.
Yusdi Usman adalah Sosiolog, Pengamat Kebijakan Publik, Kabid Litbang Barisan Nusantara dan kandidat Doktor Sosiologi UI.
Nama

100 hari kerja,1,14 hari belajar di rumah,1,14 hari libur sekolah,3,7 Inisiatif Udara Bersih Jakata,1,abdullah hehamahua,1,Abu Nawas,2,adamas belva syah devara,2,Ade Armando,3,Agus Lennon,1,Ahimsa,1,ahli distribusi pangan,2,ahli hidrologi,2,ahli pangan,1,ahmad supari,1,Ahmad Yani,1,Ahok,4,air hujan,1,air putih,1,aisyah istri rasulullah,2,aksi cepat tanggap (act_ jakarta care line,1,aktivis,2,Aktivis Mahasiswa 1977-1978,1,Aktual,925,akuntabilitas penanganan covid-19,1,al ghazali,3,Al-Ghazali,1,alat pelindung diri (apd),4,aldi m alizar,1,ali bin abi thalib,2,alienasi,1,alissa wahid,4,Alumni UGM,2,amalan rasulullah,2,amerika serikat,2,amin rais,1,anak,1,anak buah kapal (abk),1,Anak yatim,2,ananta damarjati,9,anatasia wahyudi,41,andi taufan garuda putra,2,Angkringan,12,angkutan publik,1,Anies Baswedan,144,Anugerah Jurnalistik,1,apbn,4,aplikasi,1,aplikasi ruangguru,1,Artikel,27,Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI),1,asyariyyah,1,Atta Halilintar,2,Awalil Rizky,45,Babay Parid Wazdi,2,bada kupat,1,Badan Amil Zakat Nasional (Baznas),3,badan pembina ideologi pancasila (bpip),2,badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) kesehatan,1,Badan Usaha Milik Negara (BUMN),4,bahrul ulum,1,Balai Bahasa Jawa Tengah,1,bambang soesatyo,1,bandara halim perdanakusuma,1,bandit,1,banjir,13,banjir demak,1,banjir jakarta,6,banjir surabaya,1,Bank DKI,1,bank dki jakarta,3,bank indonesia,2,Bank Sampah,1,Banser,1,bantuan sosial (bansos),6,Barisan Jabar,1,Barisan Jateng,39,Barisan Jatim,3,Barisan Jogja,7,barisan kalimantan,1,Barisan News,1,barisan nusantaa,3,Barisan Nusantara,12,barisan nusantara muda menanam,2,barisan nusantara solo,1,Basket,1,batik semarang 16,1,Baznas (Bazis) DKI Jakarta,9,bekerja di rumah,3,belajar bahasa inggris,1,belajar dari rumah,1,belajar di rumah,1,beta wijaya,8,Betawi,4,bhima yudistira,1,binahong,1,Bioskop Rakyat,1,BJ Habibie,6,buah,1,Budaya,15,buku,1,bulan syaban,2,Bundaran HI,1,bus akap,1,bus feeder semarang,1,busthomi rifai,5,buya hamka,1,buya yahya,1,Buzzer,7,cabai,1,Cak Nun,2,calon presiden 2020,1,capres 2024,2,Car Free Day (CFD),1,cebong,1,Cerpen,1,Cheng Ho,1,choi pan goreng,1,Christmas Carol,1,cibubur,1,cipete selatan,1,City 4.0,1,covid-19,102,CPNS,1,cuaca ekstream,1,cuci tangan,1,cukong partai,1,current account,1,daerah,93,dana haji,2,danarto,1,darurat sipil,1,das serayu,1,daun sirih,1,demak,1,Demonstrasi,2,denny ja,1,Denny Siregar,2,Dewan Kesenian,3,dewan kesenian jakarta,1,Dewan Kesenian Semarang,1,dewan masjid indonesia,1,Dewan Pengupahan,1,dewan perwakilan daerah (dpd),1,dialektika,1,dinas bina marga,1,dinas kebudayaan,1,dinas pendidikan,1,dinas sosial,1,Disabilitas,1,Disertasi,2,disinfeksi,2,disinfektan,4,diskusi online,1,ditjen pendidikan islam,1,Djarum Foundation,1,dki jakarta,17,Doa,4,dokter,1,donald trump,1,dongeng utang,3,dprd dki jakarta,3,DPRD Jateng,1,dprd kota semarang,1,dr. sutrisno muslimin,3,drone,1,dua siklon tropis,1,E-Commerce,1,e-ktp,1,Edhie Prayitno Ige,1,Eko Tunas,5,ekonom jalanan,2,Ekonomi,62,ekonomi syariah,1,Entertainment,11,Esai,4,esensialisme,1,Fachrul Razi,2,fadjroel rachman,1,fakta,1,family farming,1,farid gaban,1,farouk abdullah alwyni,3,fasisme,1,fatimah,1,Felix Siau,1,Feminisme,1,Festival Teater,2,Film,4,Film The Santri,4,Filsafat,3,filsafat pendidikan,5,filsafat pendidikan islam,1,Flora dan Fauna 2019,1,flu,1,food station,1,forkompimko jakarta timur,1,formula e,1,forum honores kategori 2 indonesia (fhk21) pegawai honorer,1,Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB),1,foto,13,fraksi pkb,1,Freeport,1,Front Pembela Islam (FPI),3,gamelan,1,Ganjar Pranowo,1,gaya hidup,8,Geisz Chalifah,13,gender,1,generasi milenial,1,Gerakan Ansor Peduli,1,gerakan nasional pengawal ulama,1,gerakan persaudaraan muslim indonesia (gpmi),1,gerakan turun tangan,2,Gereja di Karimun,1,Gereja Katolik Santo Joseph,1,gerhana matahari,1,gerhana matahari cincin,1,germas berkat,1,gojek,1,gopay,1,gosok gigi,1,Gowes,2,Gowes Bareng Anies,2,GP Ansor,4,grab,1,gubernur dki jakarta,1,gugus tugas covid-19,1,Gundala,1,gunung merapi,1,guru,3,guru ngaji,1,gus baha,1,Gus Dur,5,Gus Mus,1,Gus Muwafiq,1,gus sholah,1,gus windu el hasmary,1,gusdurian,2,Habib Luthfi bin Yahya,1,hadits,3,haji,3,hand sanitizer,1,Hari Antikorupsi,1,hari buku nasional,1,hari buruh,1,hari lahir pancasila,1,hari peduli sampah nasional,1,hari pendidikan nasional (hardiknas),1,Hari Pohon Sedunia,1,hari puisi nasional,1,hari raya idul fitri,2,hari raya nyepi,1,Hasta Brata,1,herbal,3,Hersubeno Arief,39,hidrologi,2,hidroteknik,1,hidung pesek,1,hidup sehat,1,Hikmah,23,himpunan mahasiswa islam,5,Himpunan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI),1,hindu tamil,1,hmi,5,Hoax,6,hodrometeorologi,1,Honorable Mention dari Komite Sustainable Award (STA),1,hotel grand cempaka,1,hujan,1,hujan malam malam,1,Hukum,9,hukum zakat,1,Humor,7,humor gus dur,1,ibadah haji,1,ibu,1,ibu hami,1,Ibu Kota,1,idul fitri,3,ihya ulumuddin,1,Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI),1,ikatan doketer indonesia (idi),3,ikatan sarjana nahdlatul ulama (isnu),1,iklan,1,imam al ghazali,1,imunitas,1,inalum,1,indo barometer,1,indobarometer,1,Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2019,1,industri,1,industri pengolahan,1,Info Pangan Murah September 2019,1,infografis,27,Informasi,19,Inspiratif,13,Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL),1,Institut Harkat Negeri,2,institut harkat negeri (ihn),1,Institut Media Sosial dan Diplomasi,1,Institut Teknologi Bandung (ITB),1,internasional,6,Internasional Book Fair (IIBF),1,investasi,1,ir soekarno,1,iran,1,istri,1,Iwan Samariansyah,1,jahe,1,Jakarta Aman,1,jakarta banjir,7,jakarta lockdown,1,jakarta macet,1,Jakarta Muharam Festival,6,jakarta pusat,1,jakarta ramah sepeda,1,jakarta tanggap darurat bencana,2,jakarta timur,1,jakarta tourism forum (jtf),4,Jakarta Urban Kampung Conference 2019,1,Jakbee,1,jakpreneur,1,jamaah tabligh,2,jamu,1,jamus kalimasada,1,Jantu Sukmaningtyas,3,jaringan gusdurian,4,Jawa,2,Joker,1,joko pekik,1,Jokowi,49,Jurnalistik,1,Kabinet Indonesia Maju,4,Kampus,6,kandank warak,2,kapitalisme,1,karl marx,1,Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU),2,Kartu Jakarta Pintar (KJP),1,kartu prakerja,2,kartu sembako,1,kawasan monas,2,kawasan perkotaan,1,kearifan lokal,1,Kebakaran,6,kebangkrutan negara,1,kebersihan,1,kebudayaan,2,kecerdasan,1,kekerasan anak,1,kelana siwi,1,kelenteng ancol,1,keluarga,3,kemacetan,2,Kementerian Agama,4,kementerian keuangan,1,kementerian luar negei (kemenlu) ri,1,kementerian pendidikan dan kebudayaan,3,kementerian pupr,1,kementerian riset dan teknologi (kemenristek),1,kementrian agama,1,Kemiskinan,2,Kepemimpinan,1,kepiting saos padang,1,kepulauan seribu,3,Keraton Agung Sejagat,1,Kesehatan,22,kesehatan gigi,1,kesejahteraan penduduk,1,Kesenian,8,ketahanan pangan,5,ketua mpr ri,1,ketupat,1,keuangan,1,kh hasyim asyari,1,kh sholahuddin wahid,1,kh. ahmad dahlan,1,KH. Hasyim Asyari,1,KH. Maimun Zubair,1,KH. Maruf Amin,1,Khazanah,38,Khilafah,1,khoirul hidayat,1,ki ageng selo,1,Kisah,11,kisah suskses,1,kolang kaling,1,Kolom,292,Kolonel Hendi Suhendi,1,Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia,1,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),7,Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),2,Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI),1,Komunikonten,2,Komunitas Film,1,Komunitas Kaligawe,1,komunitas sepeda,1,kongres hmi ke XXXII,1,kongres umat islam,1,koperasi,1,korea utara,1,Korupsi,4,koruptor,1,krisis ekonomi,4,krisis indonesia,2,ktp elektronik,1,Kue,2,kuliah daring,2,Kuliner,9,Lampion,1,lazisnu jateng,1,lebaran,1,Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZIS),2,Lenong Betawi,1,lepat,1,lesbumi,1,lesbumi nu grobogan,1,libur sekolah,1,Lifestyle,60,limbah,1,Lingkungan Hidup,13,Literasi,3,Literasi Media,1,lockdown,12,logika,1,Lomba Baca Puisi,2,lombok,1,lpmk banjardowo,1,lpmk semarang,1,luhut pandjaitan,3,lukisan,1,Lukman Hakim Hasan,6,lukman wibowo,2,Lukni An Nairi,7,mafia minyak,1,Mahasiswa,9,Mahatma Gandhi,1,mahfud md,3,majelis nasional kahmi,1,majelis taklim bahrul ulum,1,Majelis Ulama Indonesia (MUI),6,Makanan,4,malam nisfu syaban,2,Malam Tahun Baru,1,malang,1,maneken,1,Mardigu Wowiek,1,marhaban ya ramadan 2020,1,Masjid,4,masjid agung sunda kelapa,1,masjid cut meutia,1,masker,4,matematika,1,may day,1,Media Sosial,7,megawati,1,melati air,1,meme,1,Menteri Agama,1,menteri kesehatan,1,menteri keungan,2,menteri koperasi dan ukm,1,merapi,1,merapi erupsi,1,milad hmi ke-73,2,milenial,2,mimbar virtual,5,mitigasi bencana,1,Mobil Esemka,1,Mobil Listrik,1,moda raya terpadu (mrt),1,moderasi agama,1,monas,2,moral hazard,1,muda melawan semarang,1,mudik,2,muhammad chozin,4,muhammad iqbal,1,Muhammad Natsir,1,muhammad said didu,4,Muhammad Syahrur,1,muhammadiyah,3,Muharram,6,Muktamar ke-34 NU,1,multikultural,1,Museum,1,Musik,3,Musik Klasik,2,musik religi,1,Muslim United,1,mw kahmi,1,nabi musa,1,Nadiem Makarim,4,Nadirsyah Hosen,1,Nahdlatul Ulama (NU),7,najwa shihab,2,nana akufo addo,1,nasi goreng,1,nasional,101,nasionalisme,1,Natal,1,nelson mandela,1,Neraca Pembayaran Indonesia (NPI),1,neraca transaksi berjalan,1,new normal,14,News,573,ngabuburit,1,ngehits,3,ngopi,1,ningsih tinampi,1,nissa sabyan,2,nitizen,1,novel baswedan,4,nu kota semarang,2,nu peduli covid-19,1,nurfadilah,1,nuzulul quran,1,nyadran,1,ojek online,2,Olah raga,3,oligarki,1,oligarki ekonomi,1,oligarki politik,1,omnibus law,2,Opini,88,orang orang maneken,1,organisasi kesehatan dunia (who),1,ott kpk,1,pagar nusa,1,paguyuban pedagang warteg,1,Pajak,1,pancasila,2,pandemi covid-19,10,Panel Surya,1,panembahan reso,1,pangan,4,panglima komando operasi pemulihan keamanan dan ketertiban,1,pantai tugulufa,1,Papua,7,parenting,2,partai amanat nasional (PAN),1,partai demokrasi indonesia perjuangan (pdip),5,Partai Gerindra,3,partai kebangkitan bangsa,4,Partai Nasdem,1,Partai Persantuan Pembangunan,1,partai politik,2,Partai Solidaritas Indonesia (PSI),1,paru-paru,1,pasar kaget,1,PD Dharma Jaya,2,Peci,1,Pedagang Kaki Lima (PKL),1,pegawai negeri,1,pekerja seni,2,pelajar jakarta,1,Pelantikan Presiden,1,pelayanan publik,1,pemakaman jenazah covid-19,2,pemakzulan presiden,1,pembatasan kegiatan masyarakat (pkm),1,pembatasan sosial berskala besar (psbb),16,pemilu 2024,1,pemimpin profetik,1,pemkot jakarta barat,1,Pemprov DKI Jakarta,5,pemuda pancasila,1,pemutusan hubungan kerja (phk),2,pendapatan negara,1,Pendidikan,51,pendidikan agama islam,1,Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),6,pendidikan esensialisme,1,pendidikan islam,1,pendidikan progresivisme,2,pendidikan seks,1,pendidikan sosialis,1,pendidikan usia dini,1,pendidikan virtual,1,penggali kubur,1,pengganguran dki jakarta,1,pengobatan alternatif,1,penguasa politik,1,penimbun masker,1,penimbun masker di tangkap,1,penyakit hati,1,penyakit masyarakat,1,pepatah jawa,1,perbankan,3,perhutani,1,perizinan,1,perkiraan cuaca,1,perpustakaan,2,persaudaraan alumni 212,1,pertamina,1,pertumbuhan ekonomi,2,perumda pasar jaya,1,petruk,1,petruk dadi ratu,1,physical distancing,1,pilkades kendal,1,pilwakot semarang,2,piter abdullah,1,pkb kota semarang,11,pkk,1,planetarium jakarta,1,polda jateng,1,Poligami,1,Polisi,3,Politik,27,polri,1,pondok modern gontor,1,pondok modern tazakka,1,Pondok Pesantren,6,pondok pesantren al fatah temboro,1,Pondok Pesantren Sidogiri,1,Pop Culture,1,portofolio,1,posko nu peduli,1,posko tanggap darurat,1,Prabowo Subianto,4,Prank,1,Prasidatama,1,Presiden,2,presiden ghana,1,presiden xi jinping,1,prie gs,1,pro demokrasi (prodem),1,produk domestik bruto (PDB),1,Prof. Dr. Aliyah Alganis Rasyid Baswedan,1,program padat karya tunai,2,psikologi,1,pt food station tjipinang jaya,1,PT Jiwasraya,4,pt pembangunan jaya ancol,1,puan nusantara,3,puasa,7,puasa ramadan,2,Puisi,27,puji hartoyo,1,pulang kampung,1,pulau jawa,1,punakawan,1,purbalingga,1,puskesmas,1,putri nur wijayanti,20,Quotes,1,quraish shihab,1,ra kartini,1,Radikal Islam,1,Raja Keraton Agung Sejagat,1,rak buku,1,ramadan,9,rapid test,1,rasio defesit apbn,1,rasio utang,2,Redaksi,2,refly harun,1,reformasi,3,Reklamasi,2,relawan gugus tugas covid-19,3,Resep Masakan,1,Resesi,9,resesi ekonomi,1,restoran,1,Reuni 212,4,revitalisasi kawasan monas,1,revitalisasi tim,1,revolusi,1,revolusi sosial,1,rindu biru,1,risma,1,riza patria,3,rob,1,Rocky Gerung,4,rofandi hartanto,4,Rokok,1,roni hidayat,1,rptra krendang,1,Ruang Baca Jakarta,1,Ruang Ketiga Jakarta,1,Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA),1,ruangguru,2,rumah buku,1,rumah sakit darurat corona virus,1,ruu haluan ideologi pancasila (hip),1,saat suharto,1,saat suharto amjad,1,sajak sekolah,1,salman dianda anwar,4,Sam Po Kong,1,samin surasentika,1,Sampah,4,santiga seafood,1,Santri,3,sarah keihl,1,Sastra,26,sate kuah pontianak,1,satpol pp,2,satu dekade gus dur,1,Sayembara Desain,1,sekolah,2,Sekolah Aman Asap,1,sekolah menengah kejuruan (smk),1,sekolah online,1,selempang wisuda,1,semarang hebat sodri,1,sembako,4,seni,3,seniman,3,Sepak Bola,1,Septic Tank,1,Sertifikat Tanah,1,shalat idul fitri,2,sigit dwi saputro,2,silaturahim virtual,1,silaturahmi digital,1,simpul indonesia,1,Singapore Institute of Planners (SIP) Awards 2019,1,Singkong,1,siti khadijah,3,skripsi,1,smait insan cendekia madani,1,smp bakti mulya 400,1,social distancing,1,Soeharto,1,solidaritas,1,Sosok,3,Sri Bintang Pamungkas,1,sri mulyani,8,stay at home,2,sudirman said,1,Sumpah Pemuda,1,Sunan Kalijaga,2,surat izin keluar masuk (sikm),2,surat utang,2,suryadi nomi,4,Susilo Bambang Yudhoyono,1,susu,1,syahrul efendi dasopang,1,syakir daulay,1,syekh abdul qadir al jilani,1,syiah,1,Tafsir,3,tahu gejrot,1,Tahun Baru Islam,1,taipan,1,Taman Impian Jaya Ancol,5,tamsil linrung,2,tan malaka,1,tanaman,1,tandon beras,1,tarekat cinta,1,Tari,2,Tasawuf,2,tatak ujiyati,39,teater,2,teater anak,1,teha edy djohar,1,Teknologi,3,telekomunikasi,1,tenaga medis,2,tendensi kesenian,1,Tentara Nasional Indonesia (TNI),1,terminal rawamangun,1,teten masduki,1,The Wall Steet Journal,1,tim,1,tim gubernur untuk percepatan pembangunan (tgupp),1,tim transisi,1,tiongkok,1,tips,1,tito karnavian,1,tki,1,togel,3,togel semarang,2,Tony Rosyid,33,Toto Santoso,1,toxic parent,1,trans jakarta,1,transaksi berjalan,2,transformasi fpi,1,transportasi,2,tsunami,1,Tumenggung Purbonagoro,1,Tumenggung Purbonegoro,1,tunjangan hari raya (thr),1,Turun Tangan,7,tvri,1,ubedilah badrun,4,uin walisongo semarang,1,ujian nasional (un),3,ular,1,ular sanca,1,umar bin khattab,1,umkm,1,Umroh,1,universitas al azhar mesir,1,Universitas Gajah Mada (UGM),2,Universitas Islam Indonesia (UII),1,universitas jenderal soedirman (unsoed) purwokerto,1,Universitas Suryakancana,1,universitas trunojoyo madura,3,update covid-19,25,urban farming,2,urbanisasi,1,usaha,1,usaha mikro kecil (umk),1,usaha mikro kecil menengah (umkm),7,Ustadz Abdul Somad,1,utang indonesia,1,Utang Luar Negeri Indonesia,3,uu karantina kesehatan,1,ventilator pasien covid-19,1,video,33,virus corona,50,Wakaf,1,Wakaf Produktif,1,wakil gubernud dki jakarta,1,walikota jakarta,1,walikota semarang,1,walkot farm,1,waluyo suryadi,1,Warak Semarang,1,Warak University,4,wardjito soeharso,1,warung kopi,1,wasiat allah,1,Wayang,4,wedang ronde,1,whatshapp,1,wildan syukri niam,10,Wiranto,5,Wisata,8,Wisata Semarang,1,wisma atlet,2,wisuda online,1,work form home,2,ws rendra,2,Yaman,1,yanto,3,yanto phd,6,Youtube,5,yudian wahyudi,2,yusdi usman,3,zakat,2,zakat fitrah,2,zakat uang,1,zeng wei jian,1,Zodiak,1,Zuhud,2,Zulkifli Hasan,1,
ltr
item
Media Jaringan Nasional - Jarnas.id: Akuntabilitas Penanganan Covid-19
Akuntabilitas Penanganan Covid-19
Akuntabilitas dalam penanganan covid-19 menjadi penting diperhatikan oleh pemerintah dan semua pihak. Meskipun penanganan covid-19 merupakan bagian dari penanganan darurat, namun aspek-aspek tata kelola harus tetap menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan efektivitas keberhasilan di satu sisi dan mengurangi dampak negatif di sisi lain.
https://1.bp.blogspot.com/-4EyE_i8WPcI/XpVg3Hm81cI/AAAAAAAAB2E/nL1QxGtcW9wumso185SosxNwKlpEoSZ1ACLcBGAsYHQ/s400/Akuntabilitas%2BCovid%2BBarisannews.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-4EyE_i8WPcI/XpVg3Hm81cI/AAAAAAAAB2E/nL1QxGtcW9wumso185SosxNwKlpEoSZ1ACLcBGAsYHQ/s72-c/Akuntabilitas%2BCovid%2BBarisannews.jpg
Media Jaringan Nasional - Jarnas.id
https://www.jarnas.id/2020/04/akuntabilitas-penanganan-covid-19.html
https://www.jarnas.id/
https://www.jarnas.id/
https://www.jarnas.id/2020/04/akuntabilitas-penanganan-covid-19.html
true
5480613612464417000
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy